Loading...

FAQ

FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan (Frequently Asked Questions/FAQ) terkait dengan PKH.

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

PKH bertujuan :

  1. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
  2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
  3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
  4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
  5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteran sosial.

Kriteria komponen kesehatan meliputi:
a. ibu hamil/menyusui; dan
b. anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Kriteria komponen pendidikan meliputi:
a. anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
b. anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
c. anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan
d. anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi:
a. lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
b. penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Penyaluran bantuan sosial PKH diberikan berdasarkan penetapan KPM PKH yang memiliki komponen kepesertaan (eligible), memenuhi kewajiban
berdasarkan kriteria komponen PKH dan mengikuti pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan.

Bantuan PKH diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Nilai bantuan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jaminan Sosial Keluarga.
  2. Bantuan sosial PKH terdiri dari Bantuan Tetap dan Bantuan Komponen.
  3. Bantuan tetap adalah bantuan stimulan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
  4. Bantuan komponen adalah bantuan yang diberikan berdasarkan komponen yang ada dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yaitu
    komponen kesehatan, komponen pendidikan, dan / atau komponen kesejahteraan sosial.
  5. Jumlah bantuan maksimal 4 orang dalam satu keluarga.
  6. Nilai bantuan bagi kepesertaan yang ditetapkan pada tahun berjalan, menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
  7. Transfer dana dari Kas Negara ke lembaga bayar dilakukan setiap tahap penyaluran bantuan dengan mekanisme Non Tunai.

Mekanisme penyaluran bantuan sosial PKH secara non tunai meliputi :

  1. Pembukaan Rekening Penerima Bantuan Sosial;
  2. Sosialisasi dan edukasi;
  3. Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
  4. Proses Penyaluran Bantuan Sosial PKH;
  5. Penarikan Dana Bantuan Sosial PKH;
  6. Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH;
  7. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyaluran Bantuan sosial;

Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:
a. Bantuan Sosial PKH;
b. Pendampingan PKH;
c. Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; dan
d. Program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Keluarga Penerima Manfaat PKH berkewajiban untuk:

  1. Memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
  2. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
  3. Mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.
  4. Menghadiri Pertemuan Kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)

Komponen kesehatan dengan ketentuan harus:

  1. Memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi ibu hamil/nifas;
  2. Memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi ibu menyusui dengan memberikan air susu ibu eksklusif; dan
  3. Memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi bayi dan balita.

Komponen pendidikan dengan ketentuan harus mengikuti kegiatan belajar dengan fasilitas pendidikan yang ada baik sekolah biasa, sekolah kampung, pendidikan keluarga, pesantren, sekolah minggu, kursus, maupun belajar keterampilan bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Komponen kesejahteraan sosial dengan ketentuan harus:

  1. Memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan bahan pangan lokal dan perawatan kesehatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap anggota keluarga lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
  2. Meminta tenaga kesehatan yang ada untuk memeriksa kesehatan, merawat kebersihan, mengupayakan makan dengan makanan lokal bagi penyandang disabilitas berat.

Apabila Keluarga Penerima Manfaat tidak memenuhi kewajiban dikenakan sanksi berupa penangguhan atau penghentian Bantuan Sosial PKH.

Bantuan Tetap setiap Keluarga/Tahun :

  1. Reguler          : Rp 550.000,-
  2. PKH Akses     : Rp 1.000.000,-
Bantuan Tetap diberikan hanya pada tahap pertama

Bantuan Komponen setiap Jiwa/Tahun :

  1. Ibu hamil                           : Rp 2.400.000,-
  2. Usia 0 s.d. 6 tahun            : Rp 2.400.000,-
  3. SD/sederajat                     : Rp 900.000,-
  4. SMP/sederajat                  : Rp 1.500.000,-
  5. SMA/sederajat                  : Rp 2.000.000,-
  6. Penyandang Disabilitas     : Rp 2.400.000,-
  7. Lanjut Usia                        : Rp 2.400,000,-
Maksimal 4 orang dalam satu keluarga

Seluruh KPM PKH berhak mendapatkan program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Program-program tersebut antara lain:

  1. Jaminan Kesehatan Nasional
    Seluruh KPM PKH pada saat yang bersamaan juga adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari program Jaminan Kesehatan Nasional. Kartu Indonesia Sehat (KIS) menjamin dan memastikan masyarakat kurang mampu untuk mendapat manfaat pelayanan kesehatan seperti yang dilaksanakan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

  2. Bansos Rastra
    Seluruh penerima PKH berhak menjadi penerima bantuan sosial beras sejahtera (rastra) dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan bagi anggota keluarga.

  3. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
    BPNT merupakan skema baru pemberian beras sejahtera bari KPM PKH lokasi penyaluran non tunai. KPM. Dengan menggunakan kartu kombo elektronik, KPM PKH dapat membeli bahan pangan berupa beras dan telur.

  4. Program Indonesia Pintar (PIP)
    KPM PKH dengan usia 6-21 tahun berhak menjadi penerima manfaat dari Kartu Indonesia Pintar, yang bertujuan untuk:
    a. Meningkatkan akses bagi anak usia 6-21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 tahun.
    b. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi.
    c. Menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) maupun Lembaga Kursus dan Pelatihan.

  5. Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
    KUBE merupakan kelompok warga yang dibentuk dengan tujuan melaksanakan kegiatan ekonomi bersama. KPM PKH diharapkan menjadi penerima bantuan KUBE dengan tujuan meningkatkan penghasilannya.

  6. Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu)
    Rutilahu adalah program bantuan perbaikan rumah yang diharapkan dapat menjangkau KPM PKH termasuk perbaikan fasilitas lingkungan tempat tinggal.

  7. Asistensi Lanjut Usia Terlantar (Aslut)
    Aslut merupakan bantuan sosial berupa uang serta pendampingan bagi lanjut usia. KPM PKH yang memiliki anggota keluarga lanjut usia mulai dari 60 tahun diberikan bantuan sosial sebagai penerima PKH komponen kesehjateraan sosial.

  8. Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB)
    ASPDB merupakan bantuan sosial berupa uang serta pendampingan bagi penyandang disabilitas berat. Anggota keluarga penerima PKH yang merupakan penyandang disabilitas berat diberikan bantuan sosial sebagai penerima PKH komponen kesejahteraan sosial.

  9. Bantuan Sosial Lainnya
    Bantuan sosial yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha.

  10. Sertifikat Kepemilikan Tanah (Badan Pertanahan Nasional)
    Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerbitkan sertifikat tanah tanpa dipungut biaya, melalui program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL).

Transformasi Kepesertaan PKH merupakan proses pengakhiran sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH dilakukan melalui kegiatan pemutakhiran sosial ekonomi. Pemutakhiran sosial ekonomi merupakan pendataan ulang dan evaluasi status kepesertaan dan sosial ekonomi Keluarga Penerima Manfaat PKH yang dilakukan untuk menentukan Keluarga Penerima Manfaat PKH berstatus transisi atau graduasi.

TRANSISI merupakan kondisi Keluarga Penerima Manfaat PKH yang masih memenuhi persyaratan, memiliki kriteria komponen, dan status ekonomi miskin. Keluarga Penerima Manfaat PKH dengan status transisi masih diberikan penambahan waktu sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH.
Memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan Keluarga Penerima Manfaat PKH.

Keluarga Penerima Manfaat PKH pada masa transisi akan ditingkatkan kapasitasnya untuk dipersiapkan saat tidak menerima Bantuan Sosial PKH dan dapat diberikan program terkait. Kementerian Sosial melalui direktorat yang menangani PKH dapat bekerja sama dengan lembaga/institusi terkait dalam melaksanakan program bagi Keluarga Penerima Manfaat pada masa transisi.

GRADUASI terdiri atas graduasi alamiah dan graduasi hasil pemutakhiran sosial ekonomi.
Graduasi alamiah merupakan berakhirnya masa kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat PKH akibat tidak terpenuhinya kriteria kepesertaan.
Graduasi hasil pemutakhiran sosial ekonomi merupakan berakhirnya masa kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat PKH berdasarkan hasil pemutakhiran sosial ekonomi.

Kementerian Sosial melalui direktorat pelaksana PKH dapat bekerjasama dengan lembaga/institusi terkait dalam melaksanakan program bagi Keluarga Penerima Manfaat pada masa graduasi.